DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) ternyata belum berakhir, meski sebelumnya sudah ada hasil evaluasi dari Kemendagri. Muhammad MTA juga telah menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 hasil evaluasi Kemendagri sudah diterima oleh Pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aceh termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, diantaranya gempa yang dapat mengakibatkan gelombang laut tinggi di wilayah pantai dan banjir bandang di wilayah pedalaman. Banyak sains dan temuan ilmiah yang memastikan keberulangan bencana-bencana tersebut, namun tempat dan waktu kejadiannya adalah misteri yang tidak bisa terpecahkan. Akibatnya, dibutuhkan daya prediksi yang lebih baik pada instansi pemerintah yang menangani bencana tersebut.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru terkait profil kemiskinan di Aceh. Dalam laporan itu, tercatat jika selama periode September 2021 hingga Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,53 persen menjadi 14,64 persen, atau turun sebesar 0,89 persen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ratusan kader Partai Golkar yang terdiri dari kabupaten/kota se-Aceh melakukan konsolidasi struktur, kader dan bimbingan teknis (Bimtek) anggota di Hotel Hermes Banda Aceh.

Kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung dari tanggal 17-19 Juni 2022 dengan menghadirkan pemateri dari kalangan akademisi, birokrat dan politisi Golkar Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Syukriy Abdullah SE MSi mengatakan, apabila seorang Kepala Daerah yang berakhir masa jabatan dan dinilai bermasalah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mereka pejabat tersebut tak layak mencalonkan diri lagi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 merupakan jawaban dari kekosongan Kepala Daerah untuk tahun 2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkenaan dengan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diberi konsekuensi apa-apa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh sekaligus ahli keuangan nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak konsisten dengan pengaturan yang dibuatnya.